Tak Berikan Surat Pindah dan SKKB, SMA Pelnus Akan Dilaporkan

Tak Berikan Surat Pindah dan SKKB, SMA Pelnus Akan Dilaporkan

Pendidikan

Tak Berikan Surat Pindah dan SKKB, SMA Pelnus Akan Dilaporkan Belum selesai permasalahan dengan orang tua siswa yang mengadukan ke Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah VII Dinas Pendidikan Jawa Barat, karena anaknya dikeluarkan dari sekolah secara sepihak, SMA Pelita Nusantara (Pelnus) harus kembali bersiap-siap dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dan Kepolisian. SMA (Pelnus) terutama

Alokasikan Rp 1,3 M untuk Buku

Alokasikan Rp 1,3 M untuk Buku

Pendidikan

Alokasikan Rp 1,3 M untuk Buku Dinas Per­pustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bandung Barat akan menyalurkan ban­tuan sejumlah rak dan buku senilai total Rp 1,3 miliar untuk sudut baca di 54 Kam­pung Keluarga Berencana di Bandung Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ka­bupaten Bandung Barat, Euis Suryati menyebutkan, bantuan tersebut kini telah selesai dilelangkan.

Siap Bangun Enam SMP Negeri Baru

Siap Bangun Enam SMP Negeri Baru

Pendidikan

Siap Bangun Enam SMP Negeri Baru Untuk mening­katkan pemerataan dan Ang­ka Partisipasi Murni (APM) pendidikan di Kota Cimahi, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pendidikan berencana membuat enam SMP Negeri baru. Keenam sekolah tersebut rencananya akan dibangun di enam ke­lurahan. Hendra Gunawan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Kepala Dinas

Sistem Hukum Adat

Sistem Hukum Adat

Pendidikan

Sistem Hukum Adat Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang dan negara lain. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda “adatrecht” yang untuk pertama kali oleh Snouck Hurgronje, Pengertian Hukum Adat yang digunakan oleh Mr. C. Van Vollenhoven (1928) mengandung makna bahwa Hukum Indonesia dan

Unsur-unsur dalam Sistem Hukum Indonesia

Unsur-unsur dalam Sistem Hukum Indonesia

Pendidikan

Unsur-unsur dalam Sistem Hukum Indonesia 1) Sistem Hukum Islam. Sistem hukum ini mula-mula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebrangan agama Islam. Kemudian berkembang kenegara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara Individual atau kelompok. Sistem Hukum Islam bersumber Hukum kepada: 1) Al-Quran, yaitu Kitab suci kaum muslim yang diwahyukan oleh

Yang Tersisa Dari Gempa Lombok, Siswa Sekolah Tidak Lagi Punya Seragam

Yang Tersisa Dari Gempa Lombok, Siswa Sekolah Tidak Lagi Punya Seragam

Pendidikan

Yang Tersisa Dari Gempa Lombok, Siswa Sekolah Tidak Lagi Punya Seragam Gempa di Lombok menyisakan berbagai persoalan. Mulai dari kerusakan infrastruktur, empat tinggal, logistik, maupun air bersih. Di sektor pendidikan, selain gedung sekolahnya ambruk, para siswa pun kehilangan seragam. Umumnya disebabkan tertimbun. Meski begitu kegiatan belajar-mengajar (KBM) tetap dilangsungkan, meski dalam kondisi serbadarurat. Kementerian Pendidikan

Guru Besar IPB Tahun 2019, Semua Produk yang Beredar di Indonesia Wajib Halal

Guru Besar IPB : Tahun 2019, Semua Produk yang Beredar di Indonesia Wajib Halal

Pendidikan

Guru Besar IPB : Tahun 2019, Semua Produk yang Beredar di Indonesia Wajib Halal Jaminan kehalalan suatu bahan atau produk merupakan kebutuhan mendasar bagi konsumen muslim. Populasi penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2010 sudah mencapai 205 juta orang. Jumlah tersebut merupakan potensi konsumen yang sangat besar bagi industri makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Menurut

Hadapi Era Revolusi Industri 4.0, Fapet IPB dan Kemin Industries Gelar Studium Generale

Hadapi Era Revolusi Industri 4.0, Fapet IPB dan Kemin Industries Gelar Studium Generale

Pendidikan

Hadapi Era Revolusi Industri 4.0, Fapet IPB dan Kemin Industries Gelar Studium Generale Era Revolusi Industri 4.0 dengan berbagai aspeknya membawa banyak perubahan paradigma dalam dunia peternakan yang memfokuskan pada kecepatan dan akurasi menuju efisiensi dan efektivitas. Penggunaan internet of thing (IoT) dengan integrasi data dan big data merupakan salah satu penciri era ini. Hal

Wawali UN Evaluasi Peningkatan Standar Nilai Siswa

Wawali: UN Evaluasi Peningkatan Standar Nilai Siswa

Pendidikan

Wawali: UN Evaluasi Peningkatan Standar Nilai Siswa Wakil Wali Kota (Wawali) Ambon M.A.S Latuconsina menyatakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat merupakan evaluasi peningkatan standar nilai siswa. “Pelaksanaan UN bukan yang pertama dilaksanakan tetapi rutin setiap tahun, karena itu UN harus menjadi bahan evaluasi peningkatan standar nilai siswa menjadi lebih