PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup telah dimulai

Sejak peradaban manusia ribuan tahun yang silam, yaitu dalam usaha mendapatkan kesenangan hidup yang akan dinikmati diri sendiri maupun untuk diwariskan kepada generasiyang akan datang. Peningkatan kualitas ini tentunya telah terasa sejak adanya revolusi yang ada di Eropa dengan ditandai dengan adanya revolusi industri.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya industri yang begitu pesat pada saat itu tentunya dirasakan pengaruhnya baik itu yangmenyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya tentunya terjadinya peningkatan mutu dan kualitas hidup yang lebih komplek dengan ditandai dengan adanya kesenangan dan impian manusia yang menjadi lebih mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi dampak negatif dari adanya revolusi industri ini tentunya harus lebih diwaspadai untuk tidak terjadi suatu kerusakan dalam tatanan lingkungan yang ada baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Dalam perkembangannya, tatanan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial hendaknya senantiasa diperhatikan agar tidak mendatangkan berbagai jenis bencana. Untuk itu diperlukan tanggungjawab dari semua elemen masyarakat dalam menjaga tatanan lingkungan hidup dan lingkungan sosial sehingga diharapkan akan tercipta suatu cara pandang yang lebih baik dalam memandang lingkungan itu sendiri.

Masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Tanda-tanda masalah lingkungan hidup seperti adanya polusi, global warming, fotokimia kabut, hujan asam, erosi, banjir, instrusi dan lain sebagainya sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke -20. Masalah-masalah mengenai kerusakan lingkungan tentanya harus mulai lebih diperhatikan dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya suatu upaya perlindungan terhadap lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat memberikan suatu konstribusi dalam menghindari bahaya ikutan yang lebih parah terhadap perkembangan manusia dan makhluk hidup yang selama ini mendiami bumi maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Dalam setiap upaya kita untuk senantiasa memenuhi kebutuhan baik itu dilihat dari segi badaniah dan ruhaniyah, kita senantiasa tidak bisa terlepas dari suatu keadaan yang lebih dikenal dengan lingkungan hidup. Dalam kenyataannya, lingkungan hidup telah memberikan suatu energi positif yang dapat memberikan suatu perasaan yang lebih mengedepankan suatu persepsi bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang hendak dicapai oleh tiap-tiapp manusia yang hidup di dunia initidak lepas dari faktor alam. Hal ini lebih dikenal dengan daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan merupakan suatu kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia harus dijaga agar senantiasa dapat memberikan dukungan yang maksimum kepada kehidupan manusia. Daya dukung alam dapat berkurang sejalan dengan perubahan waktu. Daya dukung alam dapat berkurang sejalan dengan perkembangan waktu. Daya dukung alam dapat berupa kekayaan alam yang terdapat didalam bumi (permukaan bumi dan perut bumi). Daya dukung alam ini tentunya sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan alam harus perlu dijaga dalam suatu eksistensinya terhadap daya dukung alam agar tidak rusak.

Secara garis besar, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan daya dukung alam, diantaranya adalah kerusakan dalam (internal) dan kerusakan luar (external). Kerusakan dalam adalah kerusakan yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Kerusakan jenis ini sangat sulit untuk dicegah karena merupakan suatu proses alami yang sangat sulit untuk diduga, seperti letusan gunung berapi yang dapat merusak lingkungan, gempa bumi yang berakibat runtuhnya lapisan tanah yang dapat mengancam organisme hayati maupun non hayati dan lain sebagainya. Kerusakan yang bersifat dari dalam ini biasanya berlangsung sangat cepat dan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya kerusakan ini adalah sangat lama. Kerusakan luar (external) adalah kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pengelolaan alam dalam usaha peningkatan kualitas hidup. Kerusakan luar ini pada umumnya disebabkan oleh aktivitas pabrik yang mengeluarkan limbah, ataupun membuka sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan hidup serta tidak mempelajari segi efektivitasnya dan dampaknya terhadap lingkungan disekitarnya. Beberapa contoh penyebab kerusakan daya dukung alam yang berasal dari luar adalah pencemaran udara dari pabrik dankendaraan bermotor, pembuangan limbah pabrik yang belum diolah dulu menjadi pembuangan limbah yang bersahabat dengan alam. Karena kerusakan faktor luar ini disebabkan oleh ulah manusia, maka manusia hendaknya lebih bertanggungjawab terhadap adanya upaya untuk merusak lingkungan hidup.

Hal ini tercermin dari akibat pengelolaan lingkungan hidup yang tidak benar dan akibat pencemaran lingkungan yang ada sampai sekarang ini, diperkirakan dalam masa 300 (tiga ratus) tahun belakangan ini telah banyak spesies yang sudah punah dari muka bumi ini, dan semakin lama akan semakin bertambah sehingga dikhawatirkan suatu saat manusia akan dapat menjadi korban kepunahan. Menurut fakta ini, maka perlu adanya upaya penyelematan lingkungan hidup. Usaha seperti ini tentunya dimulai dari diri sendiri. Setiap individu harus memberikan suatu sumbangan dan penyelamatan lingkungan demi kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, maka sebagai warga masyarakat diseluruh dunia harus lebih peka terhadap lingkungan. Namun demikian tidak dapat dinafikan bahwa ada dampak yang tersirat di masyarakat bahwa perusakan lingkungan hidup itu hampir sama dengan industrialisasi sehinga tanggung jawab sangat diperlukan untuk mengatasinya. Hal ini tentunya menjadi tugas setiap individu untuk mengingatkan masyarakat bahwa setiap tindakan yang mencemari lingkungan dengan zat kimia berbahaya perlu diperhatikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup untuk lebih baik dimasa yang akan datang.

Seperti yang telah diketahui bersama, adanya kerusakan lingkungan lebih banyak dikarenakan adanya ulah manusia dan adanya faktor alam yang ada selama ini. Tentunya salah satu faktor yang melatar belakangi dari adanyakerusakan yang dapat dicegah dan dimintakan pertanggungjawaban dalam pengelolaan lingkungan adalah fator dari luar.

 

Seperti yang telah disinggung pada pernyataan terdahulu bahwa

Salah satu faktor yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan dapat berdampak bagi perkembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah berasal dari luar. Hal ini tentunya berasal dari manusia yang dengan cipta, rasa dan karsanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan hal-hal yang diimpikan oleh masing-masing masyarakat. Salah satu yang menjadi pertimbangan dari masyarakat adalah adanya faktor alam yang tersedia untuk terus digali agar kebutuhan yang dimaksudkan dapat terpenuhi. Hal ini tentunya tercermin dengan yang terjadi di Kabupaten Kaur.

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang masyarakatnya memiliki mobilitas yang tinggi dalam menggapai setiap kebutuhan dan impiannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya pembangunan-pembanguan diberbagai bidang. Proses pembangunan ini juga mengakibatkan mobilitas penduduk semakin meningkat sehingga keadaan ini membuka peluang untuk meningkatkan sistem perekonomian dan meningkatnya masalah pencemaran. Sebagai langkah awal dari pemerintah Kabupaten Kaur adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah yang digunakan untuk melindungi dan mengatur elemen masyarakat untuk senantiasa mendukung setiap langkah dalam melakukan pembenahan terhadap lingkungan hidup untuk menuju pada suatu pembangungan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Secara garis besar, upaya pembangunan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang diharapkan mampu untuk mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan lebih mengedepankan suatu etika dan pengetahuan mengenai lingkungandalam suatu cara pandang yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kaur.

Bertitik pada latar belakang dari pernyataan tersebut bahwa di Kabupaten Kaur dalam melaksanakan pembangunan yang ada, berusaha untuk mengedepankan pembangunan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji mengenai upaya dari pemerintah Kabupaten Kaur dalam melakukan pembangunan disegala bidang dengan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan.

 

Kerangka Teoritis

Pembaharuan hukum lingkungan pada dasarnya dapat menerapkan pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan (policy) dalam menentukan arah pembangunan lingkungan hidup dan pemahaman wawasan lingkungan. Dalam mengkaji suatu konsep sosial, kebijakan bahkan hukum, tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial (order) yang melatar belakanginya. Suatu konsep, kebijakan, bahkan hukum bisa saja menjadi tidak relevan karena berada pada suatu tatanan sosial yang sudah berubah. Pergeseran sistem penyelenggaraan kepemerintahan dari model sentralistik menuju desentralisasi sekarang ini merupakan bagian dari perubahan tatanan sosial yang juga turut mempengaruhi implementasi konsep pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam konteks pemahaman pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah dibicarakan dalam suatu pertemuan komunitas internasional di Rio de Janeiro pada tahun 1972, yang dikenal dengan nama Rios Summit, masalah kelestarian lingkungan hidup semakin penting dan bersifat global. Masalah Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup.  Berbagai komponen dilibatkan diantaranya adalah pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang merupakan suatu lembaga atau institusi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup. Peranan pemerintah terhadap pemahaman dari suatu upaya untuk memberikan suatu pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan.

Terdapat berbagai cara yang digunakan dalam meningkatkan pengelolaan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Sebagian besar mempunyai pendekatan berdasarkan masalah-masalah tertentu seperti masalah pencemaran udara, pencemaran air, sampah dan sebagainya. Namun terdapat juga pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh melalui ekonomi dan juga sumber ekologi. Pemahaman terhadap ekosistem sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup karena pertimbangan sosial sangat erat kaitannya dengan proses politik dan pengambilan keputusan dalam pengembangan pengethauam lingkungan hidup.

Lebih lanjut lagi, fakta yang didapat dalam kehidupan masyarakat ternyata didominasi materialisme yaitu pandangan terhadap kehidupan yang lebih baik ternyata mampu untuk mengubah peradaban manusia yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya krisis lingkungan hidup. Sebagai contoh terjadinya permasalahan lingkungan hidup dan konflik sosial di India yang disebabkan oleh pembangunan dengan tidak disertai dengan pengaturan lingkungan hidup yaitu konflik antara keperluan ekonomi dan tuntutan pelestarian lingkungan hidup. Dalam kasus ini, investasi pada tambak udang yang dilakukan harus dibayar mahal terhadap perubahan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat dan negara. Perubahan hutan nakau menjadi tambak mengakibatkan krisis lingkungan hidup yaitu pencemaran air dan penggaraman air sumur yang digunakan sebagaisumber air minum penduduk.

Eksploitasi lingkungan hidup yang berlebihan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti yang terjadi di Meksiko. Eksploitasi berlebihan terhadap lembah Toluca sebagai sumber air untuk pabrik di Meksiko dan Toluca diakhiri dengan pengeringan daerah rawa, penurunan arussungai yang mengakibatkan masalah serius terhadap ekologi sosial, serta mempengaruhi ekonomi secara global. Untuk mengurangi dampak yang lebih buruk, maka Meksiko diberlakukan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur pembukaan kawasan baru agar kelestarian sumber air dapat terjaga dengan baik.

 

Banyak kasus bencana alam yang disebabkan oleh kekurang pengetahuan

Kesadaran dan pemberlakuan Undang-Undang dalam Pengawasan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Misalnya adanya tuntutan kehilangan budaya,manusia dan harta benda di Marshall Island yang disebabkan oleh pengujiansenjata nuklir di Perusahaan Amerika pada tahun 1940-1950. Dari berbagai kasus yang terjadi sampai saat ini bahwa secara empiris diperoleh bahwa telah banyak pencemaran lingkungan hidup yang terjadi diberbagai negara di seluruh dunia yang bersumber daru kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup yang dianggap sebagai pencemaran global seperti yang pernah terjadi di Brazil pada tahun 2000, telah mengakibatkan masalah lingkungan hidup karenatumpahan minyak sebanyak 1,3 juta tom dari perusahaan minyak milik pemerintah di pantai Rio de Janiero.

Dalam usaha mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan hidup yang tidak benar, maka diperlukan suatu peraturan yang mengikat dan dipatuhi oleh komponen negara. Pemberlakuan undangundang mengenai lingkungan hidup yang telah dilakukan di Amerika Serikat yang lebih dikenal dengan (United State Enviromental Protection Agency)merupakan salah satu usaha dalam pelestarian lingkungan hidup, pencemaran air, pencemaran udara dan limbah secara efektif dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, ditingkat internasional telah disetujui pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang berlaku dan dipatuhi oleh komponen negara dan masyarakat di seluruh dunia. Berbagai undang-undang telah diterbitkan untuk pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa diantaranya adalah undang-undang untuk penyelamatan lingkungan laut, untuk pengawasan penggunaan air, untuk pengawasan kualitas suara dan lain sebagainya.Pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup sangat efektif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup suatu negara. Sebagai contoh dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kanada yan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberlakukan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang disebut dengan traditional regulatory approach dan pendekatan baru melalui program instrumen ekonomi, program pembersihan ekonomi, program pembersihan sukarela dan program penghargaan. Pendekatan baru ini ternyata sangat efektif untuk mendorong penjagaan, pengawasan dan konservasi lingkungan hidup.

 

Sebagai implementasi pemberlakuan Undang-Undang

Lingkungan Hidup yang muncul secara global, berbagai permasalahan lingkungan hidup telah berhasil dibawa ke pengadilan. Dari berbagai kasus lingkungan hidup yang berhasil dibawa di pengadilan, ada yang memihak kepada masyarakat, akan tetapi pada umumnya kasus lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan tersebut berhasil menuntut pemilik perusahan/pabrik untuk melaksanakan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup, sehingga aktivitas. Kepentingan lingkungan hidup harus dipikirkan secara global dan dalamjangka waktu yang panjang demi kesejahteraan umat manusia, walaupun dalam pelaksanaannya berbentuk skala lokal.

Pada dasarnya ada 3 (tiga) prinsip yang menjadi landasan untuk pengembangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu prinsip yang berhubungan dengan institusi nasional dan prinsip  yang merujuk kepada Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa dan asas-asas hukum Internasional. Berikutnya prinsip yang secara jelas memberikan arah kepada pengembangan Undang- Undang Lingkungan Hidup. Rumusan prinsip itu disajikan sebagai berikut:

“Negara harus bekerja sama membuat undang-undang internasional menyangkut tanggung jawab dan bayaran ganti rugi terhadap korban polusi dan kerusakanlingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas dan perselisihan.” (Djasman Djamin, Loc. Cit :29)

 

Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diuraikan dan ditafsirkan

Di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup bermaksud agar dapat dijalankan secara sistematik, terorganisasi dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Lingkungan Hidup berorientasi kepada pola undang-undang yang jelas, teratur, efektif dan efisien. Untuk pengawasan lingkungan telah terbentuk suatu lembaga internasional untuk lingkungan hidup dan pembangunan yang melibatkan berbagai negara.  Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai institusi bersama dengan kementerian lingkungan. Istilah “banking on biosphere” sangatlah penting yaitu instrumen ekonomi digunakan untuk melindungi lingkungan hidup. Indonesia juga telah membuat Undang-Undang Pengaturan Lingkungan Hidup, termasuk kawasan pantai yang digubah dari Enviromental Management Act. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup pantai. Penjagaan kelestarian wilayah pantai sangat diperlukan karena berbagai faktor nasional dan internasional dapat mempengaruhi pengelolaan lingkungan hidup pantai di Indonesia, termasuk rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang sudah diberlakukan.

 

Berdasarkan dengan uraian diatas bahwa pengawasan

Dan pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi suatu yang penting bagi setiap negara. Masing-masing negara telah pula melengkapi undang-undang lingkungan hidup. Instrumen ini merupakan rujukan dan acuan utama bagi institusi yang berkaitan dengan melaksanakan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang lingkungan hidup yang dibuat di negara masing-masing itu mempunyai kepentingan yang sama yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk kepentingan hidup manusia, walaupun pola pelaksaanaannya ada perbedaan sesuai dengan dimensi politik, ekonomi, sosial budaya setiap negara.

PENGERTIAN KEBIJAKAN

Pada umumnya para ahli menterjemahkan kata policy sebagai kebijaksanaan. Budi Winarno cenderung mengartikan policy sebagai kebijakan. Karena kebijakan dianggap sebagai perbuatan atau tindakan pemerintah yang berada dalam ruang publik dalam bentuk suatu aturan. Sedangkan Esmi Warassih dan Satjipto Rahardjo cenderung mengartikan kata policy sebagai kebijaksanaan. Menurut pendapat Esmi Warassih bahwa dalam suatu policy itu seharusnya mengandung sesuatu yang bijaksana atau mengandung suatu nilai (value) dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh pengambil atau pembuat kebijaksanaan. Terlepas dari penggunaan istilah dari para ahli tersebut, yang jelas policy dipergunakan untuk menunjuk perilaku aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian semacam ini dapat dipergunakan danrelatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan public policy. Salah satu defenisi mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Robert Eyestone, yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan oleh Robert Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti, karena apa yang dimaksudkan dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal; sedangkan Thomas R Dye menyatakan bahwa Public policy adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Pendapat ini pun dirasa agak tepat namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

 

Tahap-tahap dari suatu public policy meliputi.

1. Tahap penyusunan agenda, yaitu tahapan ketika para pembuat kebijakan akan menempatkan suatu masalah pada agenda policy.

2. Tahap formulasi kebijakan, yaitu tahapan pada saat masalah yang sudah masuk agenda policy kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahannya yang terbaik.

3. Tahap Adopsi kebijakan, yaitu suatu tahapan yang pada akhirnya diputuskan suatu kebijakan dengan mengadopsi berbagai alternatif kebijakan yang ada dengan dukungan mayoritas atau hasil konsensus dari para pengambil keputusan.

4. Tahap implementasi kebijakan, yaitu tahapan pada saat kebijakan yang diambil telah diimplementasikan atau dijalankan. Namun dalam haltertentu tahap ini tidak mesti untuk diimplementasikan. Mungkin karena sesuatu hal policy yang sudah diambil tidak langsung diimplementasikan.

5. Tahap evaluasi, yaitu tahap penilaian terhadap suatu kebijakan yang telah dijalankan atau tidak dijalankan. Tahap ini untuk melihat sejaumana kebijakan yang diambil mampu atau tidak mampu untuk memecahkan masalah publik.

Sumber : https://bandarlampungkota.go.id/blog/contoh-teks-editorial-jenis-dan-isi-serta-unsur-kebahasaan/