Pengertian APBN dan APBD

Pengertian APBN dan APBD

Pengertian APBN dan APBD
Pengertian APBN dan APBD

Pendapatan nasional merupakan

Seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga (RTK) dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun.
Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun.
Secara umum, Pengertian APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar/penjelasan secara rinci penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun. Sedangkan Pengertian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam jangka waktu tertentu dalam masa akan datang yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu.

Pembahasan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Berdasarkan dari UUD 1945 Pasal 23 yang berbunyi bahwa “Anggaran Pendatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh presiden maka pemerintah akan melaksanakan APBN tahun yang lalu. 
Adapun langkah-langkah yang mengenai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah sebagai berikut.
  1. Perencanaan
  2. Pengesahaan RAPBN oleh DPR
  3. Pelaksanaan APBN oleh pemerintah
  4. Pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah kepada DPR.
Tujuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan perekonomian.

Prinsip APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

a. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan dari aspek pendapatan adalah sebagai berikut…
  • Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran
  • Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, sewa dalam pemakaian barang-barang milik negara
  • Penutupan ganti rugi dari kerugian yang diterima oleh negara dan denda yang sudah dijanjikan

b. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan dari aspek pengeluaran negara

  • Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dari kebutuhan teknis yang telah diisyaratkan
  • Terarah, terkendali sesuai dari rencana program/kegiatan
  • Semaksimal mungkin dalam penggunaan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan dari segi kemampuan/potensi nasional

 

Fungsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

a. Fungsi Alokasi
  • Sebagai alat dalam mengetahui alokasi yang diperlukan untuk masing-masing sektor pembangunan
  • Sebaga alat untuk mengatasi sasaran dan prioritas pembangunan yang kemudian dilaksanakan pemerintah
b. Fungsi Stabilitasi
  • Sebagai panduan keteraturan pendapatan dan belanja negara
  • Sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian negara
  • Sebagai alat untuk mencegah dalam terjadinya inflasi dan deflasi yang tinggi
c. Fungsi Regulasi
  • Sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
  • Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
d. Fungsi Distribusi
  • Semua penerimaan-penerimaan negara didistribusikan ke pos-pos pengeluaran yang telah direncanakan
  • Sebagai alat dalam pemerataan pengeluaran untuk tidak terpusat di salah satu sektor saja
Azas APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Penyusunan program pembangunan tahunan dituangkan dari APBN yang berasakan antara lain sebagai berikut…

  • Kemandirian, yaitu sumber penerimaan dalam negeri terus ditingkatkan
  • Penghematan atau peningkatan dalam efisiensi dan juga produktivitas
  • Penajaman dalam perioritas pembangunan

Cara Penyusunan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Dalam penyusunan APBN yang dilakukan pemerintah dalam bentuk rencana. rencana yang diajukan ke DPR, selanjutnya DPR membahas RAPBN dalam masa sidang. Sesudah RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian akan ditetapkan menjadi APBN melalui Undang-Undang. Bila RAPBN tidak disetujui, pemerintah kemudian menggunakan APBN tahun sebelumnya. Agar pelaksanaan APBN sesuai terhadap rencana maka dikeluarkan keputusan presiden mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.