Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kualifikasi guru tidak hanya diatur oleh Pemerintah Pusat saja, akan tetapi Pemerintahan Daerah di setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota juga ikut mengatur mengenai Kualifikasi Guru tersebut.

Sebagaimana yang terlihat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 76 tahun 2010 tetang Penjaminan Mutu Pendidikan yang terdiri dari 10 bab dan 15 pasal. Dimana pada bab V tentang Ketenagaan pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa:

Ketenagaan dilingkungan pendidikan terdiri dari Pendidik dan tenaga Kependidikan.

Pendidik adalah guru mata pelajaran yang mengajarkan mata pelajaran di sekolah, sedang tenaga Kependidikan adalah Pegawai negeri sipil yang bekerja untuk pelaksanaan proses Pendidikan.

Pengangkatan dan pemberhentian Pendidik atau guru mata pelajaran

berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi guru, dengan kualifikasi ijazah minimal S1 dari LPTK yang terakreditasi, dan jurusan yang relevan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah.

Peraturan Daerah

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 5 Tahun 2011 bab IX tentang Pendidik dan Kependidikan pasal 53 menyatakan bahwa:

  1. Untuk dapat diangkat sebagai pendidik, calon pendidik memiliki standar kualifikasi minimal, sertifikasi sebagai pengajar, dan harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik.
  2. Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  3. Beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Berbudi pekerti luhur dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan tercela.
  5. Sehat jasmani dan rohani.
  6. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan.
  7. Memiliki kualifikasi ijazah dan sertifikasi yang sesuai dengan bentuk, jenis, dan jenjang pendidikan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika kita perhatikan mulai dari Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Daerah, Kualifikasi Guru itu sama. Hanya saja, pada Peraturan Daerah lebih dijelaskan dan dipaparkan secara rinci sesuai dengan kondisi daerahnya.

Sumber : https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/09/sifat-wajib-dan-mustahil-bagi-nabi-dan-rasul-beserta-artinya.html