Perbaikan Tata Kelola Garam Nasional Lamban

Perbaikan Tata Kelola Garam Nasional Lamban

Perbaikan Tata Kelola Garam Nasional Lamban

Perbaikan Tata Kelola Garam Nasional Lamban
Perbaikan Tata Kelola Garam Nasional Lamban

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI,  Andi Akmal Pasluddin

Jum’at (18/9) memaparkan  sikap pemerintah dalam perbaikan tata kelola garam dinilai  lamban.

Padahal,  kemarau panjang yang terjadi belakangan ini, adalah momen yang tepat untuk membangkitkan industri garam di tanah air sehingga sudah seharusnya, pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor garam.

Pemerintah seharusnya dapat mengambil kesempatan di saat kemarau panjang untuk membesarkan industri garam dan perbaikan tata kelolanya. Kelambanan ini seharusnya dapat diantisipasi sejak awal oleh sebab hampir semua pihak mengingatkan, bahwa pengendalian impor dan pemberantasan kartel garam agar segera dilakukan sejak awal tahun ini.

Sebagaimana diketahui, masalah yang dihadapi petani garam

selama ini adalah akibat ulah mafia atau kartel yang tak bertanggung jawab. kurang baiknya manajemen pengelolaan garam tersebut terjadi mulai dari produksi di tingkat petani, distribusi, hingga masuk ke industri dan yang terpenting, masalah impor adalah hal yang tidak kunjung selesai sehingga selalu membuat gaduh tata kelola garam secara nasional.

Andi Akmal mencontohkan akibat ulah kartel tersebut terjadi kelangkaan

terutama garam untuk kebutuhan industri makanan/ minuman, farmasi, komestik, dan beberapa kebutuhan lain yang memerlukan spesifikasi tertentu. Dampaknya,  hilangnya garam di pasaran ini menuai protes kalangan usaha yang menjadi konsumen garam indusri untuk produk olahannya.
Selain itu, praktek melanggar hukum lainnya, adalah para mafia garam mengambil keuntungan Rp.1.000. Seperti informasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana dengan kuota impor garam sebesar 2,25 juta ton, maka keuntungan yang diraup mencapai 2,25 triliun. “Kejadian ini sudah berlangsung sepanjang tahun 2014. Pemerintah sudah paham dan tau masalah ini. Jika kelambanan ini tetap dibiarkan, maka akan menimbulkan semakin banyak kecurigaan kepada pemerintah

Harapannya,  segala bentuk prilaku pasar yang merugikan masyarakat harus segera ditindak oleh pemerintah. Di saat bersamaan, pemerintah harus mampu menggandeng masyarakat, untuk dapat membangun secara besar industri garam nasional. “Masyarakat pesisir apabila tidak diarahkan dan dibina, akan lebih memilih mengelola ikan baik tangkap maupun budidaya daripada menjadi petani garam.

Sudah saatnya pemerintah mempercepat penyelesaian masalah garam ini. Salah satu penyelesaiannya adalah pemerintah menangkap mafia garam yang melakukan praktik usaha secara tidak sehat.

“Sudah saatnya pemerintah menghilangkan kelambanan pada penyelesaian masalah garam ini. Buktikan ada yang ditangkap pelaku pasar yang tidak sehat dan perbaiki tata kelola industri garam termasuk tata niaganya”, ujar Akmal mengakhiri keterangannya . (NR)

 

Sumber :

https://www.diigo.com/item/note/4x55f/s2rn?k=01f30fdd98ac070e16bd5c5d7dfac91f