Pendidikan Umum

Tips Mencegah Terjadinya Pungutan Liar

pungutan liar

Tips Mencegah Terjadinya Pungutan Liar

pungutan liar

Mencegah pungutan liar dalam birokrasi sebenarnya tidak sulit, asalkan aparat memiliki keinginan untuk mengubah dan melayani kepentingan warga negara. Anda juga dapat melakukan ini dengan membuat sistem zona integritas di setiap unit pelayanan dengan melakukan hal berikut:

  1. Pertama, penandatanganan dokumen Pakta Integritas dengan semua pejabat dan karyawan.
  2. Kedua, kewajiban semua karyawan untuk mematuhi laporan resmi dan aktivitas negaradan laporan aktivitas sipil negara.
  3. Ketiga, kewajiban untuk mematuhi laporan keuangan, penerapan disiplin PNS dan kode etik bagi para penjahat.
  4. Keempat, penerapan pedoman dan sistem pelaporan untuk layanan sipil.
  5. Kelima, pendidikan tentang korupsi serta kontrol orientasi dan kepuasan di semua unit layanan.

Jika semua ini dilakukan, masyarakat tidak akan lagi bingung dengan kenaikan atau maraknya pungutan liar di semua bidang pelayanan publik dan masyarakat.

Dampak Pungutan Liar

Berikut adalah dampak yang terjadi akibat pungli:

  1. Biaya ekonomi tinggi
  2. Menciptakan masalah dan kesenjangan sosial
  3. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
  4. Merusak tatanan peradaban masyarakat
  5. Menghambat Pembangunan.

Contoh Pungutan Liar

Penangkapan seorang pejabat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Daerah Metro Jaya harus diakui karena pajak ilegal yang melibatkan mereka juga dengan Presiden Jokowi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas penyakit pada aparatur yang dapat merugikan masyarakat.

Menurut laporan dari masyarakat dan keluhan dari supir truk untuk pengangkutan barang, Walikota Jambi Sy Fasha segera pergi ke lokasi untuk mengambil alih tangan pejabat dari Departemen Transportasi Kota Jambi.

Akibatnya, Walikota Jambi berhasil mengambil alih tangan pejabat Dishub yang memeras pembayaran ilegal. Yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa celah pemerasan terbuka dan hidup dalam masyarakat.

Tidak mungkin bahwa kepala badan terkait yang terlibat dalam semua masalah administrasi dan perizinan tidak mengetahui hal ini. Pada dasarnya, penarikan ilegal bukan kegiatan satu sisi, tetapi didasarkan pada hubungan, misalnya antara pejabat pemerintah dan pebisnis. Karena interaksi ini, ada kemungkinan pemerasan.

Ironisnya, keluhan serupa juga dibuat oleh pejabat yang merupakan tagihan atau kolega di aparatur birokrasi ketika mereka berurusan dengan masalah yang terkait dengan personel seperti promosi, kenaikan gaji reguler, saran untuk posisi struktural dan fungsional, liburan, bantuan sosial, dan sejenisnya.

Keluhan sering dikaitkan dengan keberadaan budaya shell yang harus disediakan ketika berhadapan dengan BKD, BKN atau lembaga terkait lainnya.

Demikianlah artikel tentang Pungli ini, mari kita ber i’tikad yang baik, melakukan hal-hal yang positif dan menjauhi hal yang dapat merugikan orang lain, Terimakasih.


Pos-pos Terbaru

Similar Posts